Pontianak — Selasa pagi, 25 Agustus 2026, di halaman Mapolda Kalimantan Barat, 300 personel BKO Brimob berbaris rapi. Mata mereka sudah menatap ke barat, ke arah hutan dan lahan gambut yang sedang membara.
Mereka bukan tentara yang pergi ke medan perang konvensional. Mereka adalah Satgas Aman Nusa II yaitu pasukan khusus yang diberi misi untuk memadamkan api di negeri sendiri.
Di hadapan mereka, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H. berdiri tegak. Bukan untuk memberikan pidato perpisahan yang heroik. Tapi untuk menyampaikan tiga hal yang sederhana namun berat: laksanakan tugas dengan maksimal, utamakan keselamatan, dan penuh keihklasan.
“Polda Kalbar telah menyiagakan sebanyak 2.298 personel Polri yang tergabung dalam Satgas Aman Nusa II, dengan masuknya tambahan 300 personel Brimob serta 8 personel pendukung sosialisasi, satgas ini semakin kuat untuk operasi penanganan Karhutla hingga ke tingkat masyarakat melalui upaya edukasi dan sosialisasi door-to-door,” ujar Kapolda usai memimpin apel penerimaan personil BKO di Pontianak.
300 personel. 8 pendukung sosialisasi. 2.598 total personel yang kini bersiaga. Tapi angka-angka itu hanya setengah dari kisah. Setengah lainnya adalah tentang mengapa api ini begitu sulit dipadamkan, dan mengapa butuh pasukan bersenjata lengkap untuk menghadapnya.
Sisi Komando: Kapolda dan Perang Melawan Api yang Tak Terlihat
Bagi Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar, karhutla bukan sekadar masalah lingkungan. Ini adalah
krisis multidimensional yang menyerang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan stabilitas sosial.
Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi paling rawan kebakaran hutan di Indonesia. Setiap tahun, ribuan hektar lahan terutama gambut, kerap terbakar. Asapnya menyebar ke Malaysia dan Singapura, membuat Indonesia menjadi bahan candaan internasional yang pahit. Tapi yang lebih menyakitkan adalah warga Kalbar sendiri yang terperangkap dalam kabut tebal berbulan-bulan.
Kapolda tahu bahwa memadamkan api dengan selang air saja tidak cukup. Api di lahan gambut bisa menyala di bawah tanah selama berminggu-minggu, bahkan setelah permukaan tampak padam. Itu sebabnya ia tidak hanya meminta personel untuk memadamkan. Ia meminta mereka untuk mencegah.
“Untuk menjawab tantangan keterbatasan air di lokasi karhutla, Polda Kalbar bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Polres jajaran telah menyiapkan strategi yaitu pembuatan sumur bor di titik sumber air di koordinat rawan Karhutla, menyiapkan pasokan air pada embung dan parit di sekitar lokasi potensial baik melalui swadaya masyarakat maupun melibatkan perusahaan terdekat dalam mendistribusikan air pemadaman,” jelas Kapolda.
Ini adalah pergeseran strategi yang cerdas. Bukan lagi memadamkan dengan cara reaktif , berlari ke lokasi setelah api menyala besar. Tapi membangun infrastruktur preventif . Sumur bor di titik rawan, embung di sekitar lahan potensial, dan keterlibatan perusahaan sebagai mitra distribusi air.
Tapi strategi itu butuh orang. Butuh tangan. Butuh personel yang siap menggali, memasang selang, dan berjalan kilometer masuk ke hutan. Dan itulah mengapa 300 Brimob datang.
Sisi Personel: 300 Prajurit yang Akan Merasakan Panas Gambut
Siapa sebenarnya 300 personel BKO Brimob ini?
Mereka adalah anggota Korps Brimob, pasukan elit Polri yang biasanya diterjunkan untuk penanganan kerusuhan, terorisme, atau keamanan daerah rawan konflik. Mereka dilatih untuk bertempur. Tapi kali ini, musuh mereka bukan manusia bersenjata. Musuh mereka adalah api, asap, dan keterbatasan air.
Yang mereka bawa bukan hanya senjata. Rilis Polda Kalbar menyebut mereka dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang bisa berarti mobil pemadam, selang, knapsack, water pump, atau bahkan helikopter water bombing jika diperlukan.
Tapi peralatan tidak memadamkan api. Orang yang memadamkan. Dan orang-orang ini akan menghadapi kenyataan pahit di lapangan:
-
Suhu yang bisa mencapai 50 derajat Celsius di siang hari di tengah lahan terbakar.
-
Asap yang menggrogoti paru-paru, membuat mata perih, dan mengaburkan jarak pandang hingga hanya beberapa meter.
-
Lahan gambut yang menyala di bawah permukaan, membuat satu langkah salah bisa membuat kaki terperosok ke dalam bara panas.
-
Akses yang sulit seperti hutan, rawa, dan jalan tanah yang hancur di musim kemarau.
-
Keterbatasan air yang menjadi alasan utama mengapa api di lahan gambut begitu sulit dipadamkan.
Bagi 300 personel ini, tugas di Kalbar bukanlah piknik militer. Ini adalah ujian fisik dan mental. Dan Kapolda tahu itu. Itu sebabnya ia menekankan: utamakan keselamatan.
Sisi Zonasi: Delapan Kabupaten, Tiga Zona Prioritas, Satu Tantangan
Polda Kalbar tidak memperlakukan seluruh provinsi sebagai satu kesatuan. Mereka membagi wilayah ke dalam tiga zona prioritas dengan fokus yang berbeda:
1. Atensi Khusus di Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Melawi
Tiga kabupaten ini adalah zona merah. Mereka memiliki lahan gambut terluas, tingkat kebakaran tertinggi, dan riwayat hotspot paling intens. Di sinilah 300 personel Brimob kemungkinan besar akan ditempatkan paling banyak. Di sinilah sumur bor dan embung harus dibangun paling cepat.
2. Antisipasi Wilayah Perbatasan di Kabupaten Sambas dan Sanggau
Dua kabupaten di perbatasan Malaysia ini memiliki risiko berbeda. Bukan hanya soal api, tapi soal politik lintas batas. Asap dari kebakaran di Sambas atau Sanggau bisa dengan mudah menyeberang ke Sarawak, memicu protes diplomatik. Polda harus memastikan api tidak sampai ke titik di mana ia menjadi masalah internasional.
3. Wilayah Tengah & Selatan di Kabupaten Bengkayang, Mempawah, dan Kayong Utara
Tiga kabupaten ini adalah zona stabilisasi. Mereka mungkin tidak memiliki intensitas api setinggi Ketapang, tapi mereka adalah penyangga. Jika api di selatan tidak dikendalikan, ia bisa menyebar ke utara. Personel di zona ini akan fokus pada patroli preventif dan edukasi masyarakat.
Pembagian ini menunjukkan bahwa Polda Kalbar memahami medan. Mereka tidak menerjunkan pasukan secara merata tanpa strategi. Mereka menempatkan kekuatan di tempat yang paling membutuhkan.
Sisi Masyarakat: Door-to-Door di Tengah Asap
Yang menarik dari rilis ini bukan hanya soal pemadaman. Tapi soal edukasi.
8 personel pendukung sosialisasi yang ikut diterjunkan bersama 300 Brimob adalah bukti bahwa Polda Kalbar memahami satu kebenaran fundamental: api tidak bisa dipadamkan selamanya jika masyarakat terus menyalakannya.
Karhutla di Kalbar bukan selalu akibat kecelakaan. Seringkali, ia adalah hasil dari teknik pertanian berbasis pembakaran yang murah, cepat, dan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Petani membakar lahan untuk membersihkan area tanam baru. Perusahaan membakar untuk membersihkan lahan tanpa biaya alat berat. Dan masyarakat kadang membakar sampah atau lahan liar tanpa memahami risikonya.
Taktik door-to-door yang disebut Kapolda adalah pendekatan yang personal dan langsung. Bukan sekadar spanduk di jalan atau iklan di radio. Tapi petugas yang datang ke rumah warga, duduk di teras, dan menjelaskan: “Jika Anda bakar lahan hari ini, besok anak Anda bisa terkena ISPA. Dan tahun depan, lahan ini tidak akan bisa ditanami apa-apa karena gambutnya sudah hangus.”
Ini adalah perang informasi. Dan 8 personel sosialisasi itu adalah pasukan intelijen di garis depan yang paling rapuh.
Sisi Teknis: Sumur Bor, Embung, dan Swadaya — Kreativitas di Tengah Kekeringan
Tantangan terbesar dalam memadamkan karhutla di Kalbar adalah air. Bukan karena tidak ada air. Tapi karena air tidak ada di tempat yang membutuhkannya.
Lahan gambut yang terbakar seringkali berada di lokasi terpencil, jauh dari sungai besar, jauh dari jalan raya, dan di tengah musim kemarau di mana sungai kecil mengering. Mobil tangki air bisa memakan waktu berjam-jam untuk sampai ke lokasi. Dan saat mereka sampai, api sudah menyebar lebih luas.
Strategi Polda Kalbar untuk membuat sumur bor di titik koordinat rawan adalah solusi yang brilian dan pragmatis. Dengan sumur bor di lokasi strategis, personel tidak perlu menunggu tangki air dari kota. Mereka bisa langsung menyedot air dan menyemprotkannya ke api.
Embung dan parit di sekitar lahan potensial berfungsi sebagai tangki darurat alami. Mereka menampung air hujan (jika ada) atau dialiri dari sumur bor. Dan yang paling penting: keterlibatan perusahaan terdekat sebagai mitra distribusi air.
Ini adalah pengakuan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Perusahaan perkebunan dan logging yang beroperasi di sekitar lahan rawan punya tanggung jawab moral dan legal untuk membantu. Mereka punya alat berat, kendaraan, dan akses jalan yang mungkin tidak dimiliki pemerintah.
Swadaya masyarakat juga disebut Kapolda. Artinya, warga di desa-desa rawan tidak hanya dianggap sebagai objek yang harus dilindungi. Mereka adalah subjek yang harus dilibatkan. Mereka yang membuat parit. Mereka yang menjaga embung. Mereka yang menjadi garda terdepan di kampungnya sendiri.
Sisi Sejarah: Karhutla Kalbar, Bencana Tahunan yang Tak Kunjung Usai
Kalimantan Barat bukan pendatang baru dalam dunia karhutla. Setiap tahun, nama provinsi ini muncul dalam daftar hotspot nasional. Setiap tahun, ribuan hektar lahan hilang. Setiap tahun, warga tercekik asap. Dan setiap tahun, pemerintah mengirimkan pasukan.
Tapi mengapa api terus menyala?
Jawabannya adalah sistemik. Karhutla bukan hanya soal petani yang membakar lahan. Ia adalah soal konflik agraria : perkebunan besar vs. petani kecil, perusahaan vs. masyarakat adat. Ia adalah soal ekonomi yaitu pembakaran adalah cara termurah untuk membersihkan lahan. Ia adalah soal politik, penegakan hukum yang lemah membuat pembakar lahan merasa aman. Dan ia adalah soal iklim. El Niño yang semakin sering membuat musim kemarau lebih panas dan lebih kering.
Tahun ini, Polda Kalbar mengirimkan sinyal yang berbeda. Mereka tidak hanya mengirimkan pasukan untuk memadamkan. Mereka mengirimkan pasukan untuk mencegah, mengedukasi, dan membangun infrastruktur.
Apakah ini akan cukup? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi setidaknya, ini adalah langkah yang lebih cerdas daripada sekadar berlari mengejar api setelah ia menjadi lautan bara.
Sisi Humaniora: Keihklasan di Tengah Asap yang Tak Terlihat Ujungnya
Kembali ke Pontianak, 25 Agustus 2026. Kapolda berdiri di depan 300 personel yang akan berangkat. Ia tidak berkata tentang pahlawan. Ia tidak berkata tentang pengorbanan. Ia berkata tentang keihklasan.
“Laksanakan tugas dengan maksimal, utamakan keselamatan, dan penuh keihklasan.”
Kata “keihklasan” adalah pilihan yang menarik. Bukan “semangat.” Bukan “loyalitas.” Tapi keihklasan sebuah kata yang berakar pada “ikhlas,” yang dalam konteks ini berarti: lakukan karena ini adalah yang benar, bukan karena dipaksa, bukan karena ingin dipuji, dan bukan karena ada imbalan.
Bagi 300 personel Brimob, keihklasan akan diuji setiap hari. Di tengah asap yang membuat paru-paru terasa terbakar. Di tengah panas yang membuat kulit melepuh. Di tengah kelelahan yang membuat kaki tidak ingin berjalan lagi. Di tengah rasa putus asa ketika api yang baru saja dipadamkan menyala kembali keesokan harinya.
Tapi di situlah letak bedanya. Personel Brimob bukan pemadam kebakaran biasa. Mereka adalah prajurit yang dilatih untuk tidak menyerah. Dan jika mereka bisa memadamkan api di Kalbar dengan keihklasan, maka mereka tidak hanya menyelamatkan hutan. Mereka menyelamatkan martabat dari sebuah provinsi yang terlalu sering diidentikkan dengan asap.